MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM - Anggraini, Ika Ari; Kurniaty, Yulia; Heniyatun, H (Prosiding University Research Colloquium, 2020)
Mediasi dalam perkara pidana tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam praktiknya ada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban dan tidak menggugurkan proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini membahas pengaruh hasil mediasi terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Magelang yang mendasarkan pada mediasi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian meunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidana bisa dilakukan namun tidak menggugurkan proses penyidikan. Dasar yang menjadikan alasan untuk pelaksanaan mediasi adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur adanya diskresi dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis yaitu sebelum adanya pro justitia dan setelah adanya pro justitia. Mediasi sebelum adanya pro justitia mempunyai akibat hukum perkara bisa selesai tanpa adanya proses hukum apabila korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Namun setelah adanya pro justitia, mediasi hanya sebagai bentuk hal-hal yang meringankan, dan tidak akan menggugurkan proses hukum selanjut meskipunnya korban/keluarga korban sudah mengikhlaskan. Hasil mediasi tersebut hanya sebatas menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan sebagai dasar alasan untuk menghentikan perkara.